Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara terdiri atas :

a. Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara

b. Subseksi Pertimbangan Hukum

Dasar Hukum

• Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesdaran hukum masyarakat”.
• Pasal 30 ayat (2) No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

MISI

“MENJAMIN TEGAKNYA HUKUM, MENYELAMATKAN KEKAYAAN NEGARA, MENEGAKAN KEWIBAAN PEMERINTAH SERTA MELINDUNGI KEPENTINGAN UMUM”

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA MENYELENGGARAKAN FUNGSI :

PEGAKAN HUKUM

Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan keppada pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran PT (perseroan terbatas), dan pernyataan Pailit.

BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lemabaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

PELAYANAN HUKUM

Pelayanan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Neggara untuk memeberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara keppada anggota masyarakat yang meminta.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (Legal opinion/ LO) dan/ atau penddampingan (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, Instansi ppemerintah pusat/ daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Pperintah JAM DATUN, Kajati, Kajari.

TINDKAAN HUKUM LAIN

Tindakan Hukum lain adalah tugas Jaksa Ppengacara Negara untuk bertndak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lemabaga negara, instansi ppemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Pperdata dan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN

Penggunaan Jasa Jaksa Pengacara Negara/ JPN khususnya ada pertimbangan hukum dapat membantu agar aparat pemerintah pusat dan daerah senantiasa bekerja dengan selalu berkonsultasi hukum.